Keganjilan Revisi UU ITE, Warga Sipil Bebas Menyadap

Oleh:   Serhamo Serhamo   |   12/29/2016 07:03:00 pm
Hasil Revisi UU ITE Serhamo.net - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) selalu mengundang kontroversi, kali ini adalah hasil revisi UU ITE yang dinilai sangat aneh.

Keanehan tersebut dijelaskan oleh Arief Muliawan, selaku Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional Kejaksaan Agung Republik Indonesia. keanehan terdapat dalam beberapa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dikutip dari detik (29/12/2016) Lebih lanjut, Arief memberikan contoh di Pasal 26 ayat (1) pada huruf c yang berbunyi ‘Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang’.

"Pasal 26 huruf c ini sangat aneh. Warga jadi punya hak walau bukan penegak hukum untuk menyadap atau mendapatkan akses informasi warga lain dan itu dijamin oleh undang-undang loh," kata Arief.

Arief merasa sangat heran dengan adanya penjelasan pasal pasal 26 huruf c itu, padahal sebelumnya penjelasan itu dihapus sebelum disahkan.

Tidak sampai disitu terdapat juga penjelasan dari Pasal 5 ayat 2 yang membuat Kejaksaan Agung RI ini geleng-geleng kepala. Pasal 5 ayat 2 menjelaskan tentang, intersepsi, penyadapan atau perekaman harus dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum. Alhasil rekaman yang dibuat oleh orang yang bukan penegak hukum tidak bisa dijadikan barang bukti.

"Keputusan ini membuat kami geleng-geleng, karena kalo besok misalnya depan rumah saya ada perampokan yang terekam cctv, itu tidak bisa dijadikan bukti. Karena cctv itu dipasang atas permintaan saya, bukan penyidik. Lucukan," pungkas Arief saat berbicara di acara Dialog Dinamika UU ITE Pasca Revisi di Jakarta, Rabu (28/12/2016).

"Secara hukum, UU ITE ini sudah sempurna karena sudah disahkan. Namun, hukum berkembang secara dinamis jadi kemungkinan direvisi bisa saja. Hukum yang pasti itu hukum Tuhan," tambah arief.

Entah kenapa fungsi UU ITE ini malah jadi terbalik antara warga dengan penegak hukum, apa yang dipikirkan sampai bisa mengesahkan UU ITE seperti ini ?

Tampilkan Komentar